Sinergi Pengembangan UKM Dengan Jepang Banyak Manfaat bagi Indonesia

Rencana sinergi pengembangan UKM dengan Jepang diharapkan memberi banyak manfaat bagi Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM Sjariefuddin Hasan mengatakan, UKM perlu ditingkatkan kerja sama ini. Dia menyebut, hasil kunjungan ke Jepang juga mengenai pemberdayaan koperasi dan UKM lewat pengembangan one village one product (OVOP). Mekanisme dan sistem OVOP mampu meningkatkan ekonomi regional dan daerah. Sistem yang diadopsi dari Jepang itu diharapkan menampakkan hasil di Indonesia. Jepang dinilai berhasil mengembangkan UKM dan koperasi dalam pola OVOP. Sebanyak 800 unit koperasi di Jepang masuk kategori berkualitas tanpa bantuan pemerintah. Di Indonesia, koperasi berkualitas hanya mencapai 50 persen dari total 166.155 unit. Pengembangan koperasi dan UKM masih menerima bantuan dana sosial dan dana bergulir pemerintah. Kemenkop pun ingin mengadopsi pola pengembangan koperasi berkualitas dan mandiri seperti Jepang.

Kementerian Sosial Beri Perlindungan Kepada Warga Telantar

Menteri Sosial Republik Indonesia, Salim Segaf Al Jufri mengatakan, kementerian sosial berupaya memberikan perlindungan khusus kepada warga telantar dengan kondisi sakit dan membutuhkan pertolongan. Ia menyebut, adanya laporan atau informasi dari masyarakat tersebut langsung ditindak-lanjuti TRC Kementerian Sosial. Hal tersebut seperti dlakukan Mensos bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) Kementerian Sosial, saa mempertemukan Neni (32), perempuan gelandangan yang ditemukan warga di jembatan Masjid Istiqlal dalam keadaan sakit parah pada 29 April 2010 lalu ke keluarganya. Pengembalian Neni oleh Salim Segaf ke pelukan keluarganya dilakukan di RT02RW06, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, dengan disaksikan langsung Wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Mensos juga menyerahkan bantuan uang kepada keluarga Neni sebesar Rp10 juta untuk merehab rumah dan Rp2,5 juta untuk modal usaha.

Prevalensi Tumor di Indonesia

Sebabnyak 13 PT (perguruan tinggi) di Tanah Air mendeklarasikan berdirinya Perhimpunan Ahli Kemoprevensi Kanker Indonesia (PAKKI). Pendirian organisasi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi sistem pengobatan formal dalam pengobatan kanker pada masa depan. Latar belakang dideklarasikannya PAKKI ini adalah meningkatnya jumlah penderita kanker di Indonesia tiap tahunnya. Prevalensi tumor di Indonesia sesuai data World Health Organization tahun 2009 menunjukkan 70 persen total kematian akibat kanker terjadi di negeri berpenghasilan rendah seperti Indonesia. Ketua Cancer Chemoprevention Research Center (CRCC) Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Edy Meiyanto, mengatakan, prevelensi tumor di Indonesia ditemukan sebesar 4,3 per 1.000 penduduk. Sehingga, harus ada upaya penanggulangan penyakit kanker agar jadi agenda bersama. Usaha pengobatan penyakit kanker memang perlu intensif dijalankan. Metodenya bisa dengan pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Meski beragam langkah itu hingga kini dinilai belum mampu secara efektif menanggulangi kanker.

Dana Penelitian Minim Bisa Turunkan Kualitas Penelitian

Ketua Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rosichon Ubaidillah mengatakan, dana penelitian di lembaganya sangat minim. Dari Rp490 miliar yang diberikan pemerintah setiap tahun, hanya 30 persen untuk penelitian. Sisanya digunakan untuk biaya rutin, seperti gaji dan perawatan. Ia menyebut, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 1998. Sebelumnya, perbandingan alokasi dana yang diberikan kepada LIPI 30 persen untuk gaji dan 70 persen untuk penelitian. Menurut Rosichon, minimnya anggaran penelitian ini berdampak tidak baik bagi dunia penelitian di Indonesia. Minimnya dana penelitian akan menurunkan kualitas-kualitas penelitian. Kondisi tersebut dirasa mengkhawatirkan, karena Indonesia akan kalah dibanding negara tetangga.