Agus Muharram Deputi Kementerian Koperasi bidang Pembiayaan mengatakan, Peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional mengalami peningkatan, dinyatakan bahwa , bahwa jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2003-2005 sebanyak 120 jutaan sekarang jumlahnya lebih dari 155 juta unit, dengan modal lebih dari Rp. 50 Trilyun dan volume usaha 68 Trilyun.

Peningkatan unit usaha 51 unit atau 99,9%, penyerapan tenaga kerja 97% , kontribusi terhadap PDB dari 54,5% meningkat menjadi 56% dan investasi lebih dari 52% berhasil menciptakan devisa lebih dari 183 Trilyun atau 20%.

Meskipun Rasionya masih perlu ditingkatkan, karena 44% lebih PDB dikuasai oleh 0,01 pengusaha besar namun Agus optimis bahwa berbagai kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pemerintah Jangka Pendek dan Jangka Panjang melalui Koperasi Jasa Keuangan yang sehat dan dapat dipercaya menjadi landasan penguatannya. Hal ini diungkapkan dalam Dialog Ekonomi Kerakyatan bersama Soenarto Soedarno dari Yayasan Damandiri.

Peningkatan akses pembiayaan dalam program 100 hari pemerintahan baru ini dilakukan dengan mempermudah akses mikro kecil dengan revitalisasi usaha mikro rakyat. Agus mengatakan dari 6 Bank pelaksana pemerintah diperluas dengan menambah 13 BPD sehingga sosialisasi lebih mudah dilakukan, penurunan bunga kredit menjadi 22% dan pelaku UMKM yang pernah memperoleh kredit KUR dan lain-lain boleh mengakses kembali.

Untuk mempermudah akses kredit bagi rakyat, tahun ini sudah berdiri pula Perusahaaan Penjamin Kredit Daerah(PPKD) di Jatim, DKI dan RIAU yang akan dibangun pula ditahun-tahun mendatang untuk didaerah-daerah lainnya.

Dengan modal Awal 50 Milyar, tiap daerah dapat membuat PPKD , Pola KUR dipusat bisa diaplikasikan didaerah. Dengan Asumsi 5 tahun kedepan seluruh daerah bisa membangun PPKD. Melalui 50 Milyar penjaminan setidaknya tiap daerah bisa mencairkan dengan giring rasio 500 Milyar kredit penyaluran dan kalau dikalikan 30 Provinsi setidaknya 13 Trilyun pertahun ditambah KUR 20 T akan sangat signifikan untuk memberikan akses pembiayaan.

Linkage Program antara koperasi dan perbankan diluar KUR dinilai cukup sukses untuk masyarakat senilai 36.100 koperasi tahun ini dengan penyaluran lebih dari Rp. 37 Trilyun. Program pemerintah lainnya yaitu kerjasama antara Menkop, Depdagri dan BPN membantu sertifikasi tanah dengan lebih dari 47 000 sertifikasi diselesaikan BPN, dengan rincian 38.000 yang sudah di sertifikasi sisanya 22.300 diselesaikan sisanya tahun ini.

Terkait Free Treat Agrement, Agus mengajak kita sama-sama siap bersaing karena bagi masyarakat yang sebagian besar muslim mengutamakan ‘kehalalan, tentunya produk produksi kita lebih dijamin baik dalam kosmetik atau makanan. Produk kitapun bersih lingkungan, tak terbuat dari bahan berbahaya, keaneka ragaman hayatipun dapat dikembangkan.

Dicontohkan Agus, Sekarang ini Batik bisa digunakan juga untuk ATK, map kantor bukan sekedar pakaian semata, kembangkanlah menjadi hak cipta. Pasar kita kuat dengan perdagangan antar pulau, antar kota, antar Kabupaaten. Revitalisasi teknologi akan terus dilakukan pemerintah dimana adanya SDM berkualitas untuk control sehingga prodak kita bisa menjadi andalan.

Policy dan program diperkuat dalam hal pengembangan centra-centra program One Village One Produck dan perkuatan permodalan. Memperluas pula akses bagi pengusaha kecil industri kreatif melalui program modal usaha baik bantuan langsung masyarakat dan 2600 kelompo

Agus menegaskan bahwa modal bukan masalah utama dalam usaha namun teknik dan manajerial pemasaranlah yang harus diperkuat agar kita mampu bersaing secara kompetitip dengan keunggulan komperatif yang diperkuat.